Konsultasi

Label Halal MUI Kontra Fiqih Kuliner Islam

Thu 12 November 2015 - 09:54 | 1003 views

Assalamualaikum warohmatullah.

Ustadz ahmad Zarkasih yang saya hormati, semoga dalam keadaan sehat wal-afiyat. Ustadz, saya ada pertanyaan soal kuliner, makan2an. Oertanyaan saya soal label halal mui itu yangsaya lihat kok banyak sekali orang yang menganggap kalau ada toko atau makanan yang tidak ada lebl halalnya berarti itu makanan haram. Saya khawatir kalau ini berkembang, nantinya banyak yang mengharamkan makanan warteg, juga kuliner2 gerobak pinggir jalan yang memang tidak ada label halal-nya. bukankah Islam ini sangat luwes dalam halal makanan, yang mana ada kaidah bahwa semua makanan itu halal kecuali yang diharamkan. Dan ini label halal kebalikan dari kaidah itu.

Nah bagaimana ustadz memandang label halal mui tetsebut? Dan mohon dijelaskan ketentuan hukum makanan yang memang dijelaskan oleh ulama-ulama madzhb dalam kitab-kitab mereka. terimakasih. wassalam

Assalamualaikum warohmartullah wabarokatuh.

Kita memulai pembahasan ini dengan melihat terlebih dahulu bagaimana syariah memandang makanan itu sendiri, istilah yang kerennya, kuliner dalam syariah. Beberapa orang mengatakan dengan istilah yang lebih modern, Fiqih Kuliner. Kalau kita buka kitab-kitab fiqih klasik yang membahas Al-Ath’imah wa Al-Asyribah (makanan dan minuman), kita akan menemukan bahwa syariah tidak pernah membuat klasifikasi makanan halal. Kenapa?

Karena memang dalam syariah, makanan itu aslinya adalah halal semuanya. Jadi kalau dihitung-hitung, makanan halal dan makanan haram dalam pandanga syariah itu lebih banyak makanan halalnya. Bahkan memang semua halal kecuali beberapa jenis kecil makanan saja yang diharamkan.

Tapi yang dibahas oleh para ulama dalam bab kuliner itu ialah kriteria makanan haram, bukan kreteria makanan halal. Karena semuanya halal kecuali yang diharamkan, maka dibuat kriteria keharaman sebuah makanan. Artinya kalau ada makanan yang tidak masuk dalam kreteria ini, ya dia termasuk makanan yang halal, boleh dikonsumsi.

Kita bahas secara global saja, tak perlu terlalu dalam, yang penting intinya dapat. Kalau dilihat dari zat makanan itu sendiri, -artinya makanan ini diharamkan karena memang makanan itu sendiri bukan karena sebab di luar itu-, kita bisa klasifikasi lagi menjadi 2;

[1] Makanan secara umum, dan [2] Khusus makanan Hewani (yang bersumber dari hewan).

1. Makanan Secara Umum

Kalau makanan secara umum yang non-hewani, entah itu berasal dari tumbuhan, atau juga makanan olahan manusia, kriteria haramnya ada 3 poin;

a. Najis

b. Memabukkan

c. Memberikan Mudhorot

2. Makanan Hewani

Kalau makanan itu berasal dari hewan, kriteria haramnya memang ulama sejak dulu berbeda pendapat. Ulama masing-masing madzhab punya kriteria sendiri dalam jenis makanan hewani ini, dan tidak saling bersepakat. Diantara kriteria itu adalah:

a. Eksplisit Diharamkan; babi

b. Bangkai

c. Hewan Buas

d. Hewan Dua Alam

e. Hewan yang diperintah membunuhnya dan dilarang membunuhnya

f. Jalallaalah (hewan kotor/makan kotoran)

Dua kriteria teratas itu disepakati oleh ulama keharamannya. Namun mereka juga berselisih paham tentang apa itu yang disebut bangkai. Apa kriteria sehingga seekor hewan itu disebut bangkai?

Dan kriteria selanjutnya dari 3 sampai 6 itu diperdebatkan oleh ulama, contohnya hewan buas. Ulama berbeda pendapat hewan apa yang disebut sebagai hewan buas, apakah hanya bertaring dan punya cakar? Atau ia yang menyerang manusia? Atau ia yang memakan daging?

Termasuk perdebatan ulama tentang hewan yang hidup di dua alam. Kalau al-syafi’iyyah memang terkenal sekali bahwa yang hidup di dua alam itu diharamkan. Akan tetapi mazdhab lain tidak menyepakatinya. Sama seperti hewan yang menjijikan (jallaalah), yaitu yang memakan kotoran atau yang bergumul kotoran. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. intinya krtiteria di atas itu adalah kriteria yang memang ulama memasukan hewan dalam kategori tersebut sebagai hewan yang dagingnya haram dimakan.

Label HALAL MUI

Nah, kita mulai masuk sekarang pembahasan tentang label halal mui yang menurut sebagian orang menjadi cap legalitas untuk makanan itu bisa dikonsumsi atau tidak.

Konsep Terbalik

Kalau kita lihat apa yang dijelaskan di atas tentang makanan dalam syariah, memang terjadi semacam kontradiksi antara konsep dasar masing-masing lembaga ini (kita sebut syariah juga sebagai lembaga). Lembaga syariah tidak memakai istilah label halal, tapi yang dipakai itu adalah label haram. Karena memang semua makanan itu halal.

Sedangkan lembaga LPPOM MUI memakai konsep yang terbalik, mereka memakai konsep label haram, bukan halal. Jadi seakan-akan bahwa semua makanan yang belum mendapat sertifikasi halal dari mui, kehalalan makanan tersebut menjadi diragukan. Konsep terbalik itu nyata dan tertulis pada beberapa kalimat yang ada dalam konsep dasar LPPOM MUI yang bisa kita lihat di web remi mereka; halalmui dot org, semacam ada blunder kalimat. Mereka menyebutkan:

“Namun perkembangan teknologi telah menciptakan aneka produk olahan yang kehalalannya diragukan. Banyak dari bahan-bahan haram tersebut yang dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada berbagai produk olahan, karena dianggap lebih ekonomis.

Akibatnya kehalalan dan keharaman sebuah produk seringkali tidak jelas karena bercampur aduk dengan bahan yang diragukan kehalalannya. Hal ini menyebabkan berbagai macam produk olahan menjadi syubhat dalam arti meragukan dan tidak jelas status kehalalannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

menyimpulkan bahwa semua produk olahan pada dasarnya adalah syubhat. Oleh karena itu diperlukan kajian dan penelaahan sebelum menetapkan status halalharamnya suatu produk. Hal ini dilakukan untuk menenteramkan batin umat Islam dalam mengkonsumsi suatu produk.”

Teks Blunder

Nah ada kalimat yang menurut saya ini adalah blunder, LPPOM MUI mengatakan bahwa pada dasarnya semua produk olahan adalah syubhat! Nah, dari mana sumbernya mereka mengatakan bahwa olahan yang tidak punya sertifikasi halal mui itu adalah syubhat? Dari sini nyata terlihat, kalau LPPOM MUI menggunakan konsep terbalik denan apa yang digunakan oleh syariah.

Ingat hadits syubhat? “man waqo’a fi syubuhat, faqod waqo’a fil-haram” (siapa yang jatuh pada syubhat, ia jatuh pada sebuah keharaman). Melakukan sebuah hal yang syubhat memang tidak terlarang, karena syubhat bukanlah sebuah keharaman. Menjadi haram jika perkara syubhat itu dirutinkan setiap hari.

Maka kalau memakai konsep ini, seluruh orang Indonesia setiap hari melakukan perkara syubhat, karena setiap kita pasti memakan makanan olahan yang tidak ada label halalnya dari MUI; warteg, dapur istri kita, dapur ibu kita, gorengan kaki lima, olahan kaki lima, siomay, batagor, soto dan sebagainya.

Di paragraph ini, jelas nyata bahwa LPPOM MUI menganggap bahwa label halal yang diberikan itu adalah legalitas kehalalan, dan selainnya diragukan. Menimbulkan kesan bahwa LPPOM MUI itu lembaga agama yang paten dan bersertifikat Tuhan, yang keputusannya itu punya konsekuensi hukum agama yang kuat. Padahal tidak mendapat label halal dari MUI bukan berarti makanan itu syubhat apalagi haram. Toh kaidah umum dalam kuliner itu semuanya halal, kecuali yang diharamkan.

Tapi, sebenarnya upaya untuk itu, meneliti kehalalan sebuah produk sangat positif. Disamping untuk mematikan bahwa yang dikonsumsi itu halal, ini juga upaya menjaga kenyamanan konsumen sebagai penikmat makanan yang memang dilindungi oleh undang-undang.

Lebel Halal Bukan Berarti Selainnya Haram

Ini juga yang sepertinya menjadi pe-er buat kita pada umumnya dan buat LPOM MUI sendiri pada khususnya. Bahwa label halal MUI tidak bisa dipahami dengan system Mafhum Mukholafah, yaitu kalau ini halal berarti selainnya haram. Tidak begitu.

Seharusnya masyarakata mendapat kejelasan materi tentang hal ini, bahwa label halal LPPOM MUI itu bukan mengharamkan yang tidak memakai label halal. Akan tetapi makanan yang mendapat label halal itu artinya produk ini telah melewati penilitian LPPOM MUI, yang hasilnya bahwa olahan ini ingridients-nya halal tanpa diragukan.

Tapi bukan berarti yang lain itu haram karena tidak ada label MUI, hanya saja itu telah melewati penelitian. Dan lembaga semisal LPPOM MUI itu bukanlah kembaga ketuhanan yang sertifikasinya itu merupakan wahyu, yang kalau ada produk tidak mendapat sertifikasi itu berarti tuhan belum mengizinkannya untuk dikonsumsi. Bukan seperti itu!

Ini seperti orang yang baru mengaji kemudian dikenalkan dengan kitab shahih Al-Bukhori dan Muslim, bahwa 2 kitab ini adalah kumpulan hadits-hadits shahih. Kemudian pelajar pemula ini memahami bahwa kalau bukan bukhori muslim, maka itu tidak shahih. Tidak seperti itu, maka perlu adanya penyuluhan terhadap hal-hal semacam ini.

Jadi selain label halalnya, pemahaman tentang label halal di tengah masyarakat juga tidak kalah penting untuk diurus, bahkan lebih penting dari label halal itu sendiri.

Label Halal Penting

Kalau pertanyaan penting atau tidak penting, ya jawabannya penting sekali.

Penting karena memang konsumen punya hak untuk menikmati makanan yang sesuai dengan tuntutan agama, dan itu adalah amanat undang-undang. Dengan adanya pelabelan produk halal, masyarakat jadi sangat terbantu untuk lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi produk yang pasti kehalalannya. Tidak ada lagi keraguan di dalamnya, lantaran sudah ada lembaga yang menjamin kehalalannya. Ini merupakan kemajuan pesat dan prestasi tersendiri dari kalangan umat Islam, lantaran ada kesadaran meluas untuk mengkonsumsi produk halal.

Apalagi industry kuliner Indonesia saat ini memang sedang berkembang. Banyak kuliner-kuliner lama, maksudnya asli tradisional, orisinil Indonesia yang dikembangkan dan dimodif dengan lebih modern, sehingga ada campuran bahan-bahan baru yang bisa saja memang terindikasi dari barang dan sesuatu yang tidak jelas kehalalannya. Atau juga memang kuliner-kuliner asli non-Indonesia, yang dimasukkan oleh beberapa pihak ke Indonesia, yang sudah pasti bahan yang dipakai di makanan tersebut tidak familiar bagi orang Indonesia. Dan sudah kita paham bahwa kesadaran orang luar Islam terhadap bahan makanan yang dimakan jelas sangat berbeda dengan kesadaran muslim Indonesia. Di sini kemudian peran lembaga halal itu sangat urgent sekali dan penting.

Akan tetapi yang jauh lebih penting adalah mengedukasi masyarakat umum tentang label ini dan pengaruhnya terhadap makanan. Sehingga orang-orang tidak menganggap bahwa label halal adalah lebel ketuhanan yang kalau ada makanan tidak punya lebal tersebut, berrarti tuhan tidak menghalalkan makanan itu. Ini yang menjadi pe-er penting.

Sudah Banyak Dibahas

Sejatinya masalah label halal MUI sudah banyak dibahas oleh orang-orang, ada yang setuju, da nada yang tidak. tapi yang paling penting dilkukan ialah pemberdayaan masyarakat muslim Indonsia untuk tahu dan mengerti syariat agamanya. dalam hal ini untuk hal kuliner.

Karena dengan mengerti dan tahu syariah agamanya sendiri tentang kliner, insyaAllah umat terjaga dari mengkonsumsi makanan yang memang terlarang dalam syariah.

Wallahu a’lam. Wassalamualaikum warohmatullah wabarokatuh.

Ahmad Zarkasih, Lc.